KPK Lakukan OTT ke Bupati Lampung Tengah. Dunia pemerintahan Indonesia kembali diguncang aksi tegas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang gelar operasi tangkap tangan (OTT) di Lampung Tengah. Pada Senin malam, 8 Desember 2025, Bupati Ardito Wijaya jadi target utama, diamankan bersama sejumlah pejabat dan anggota DPRD setempat di Jakarta. Aksi ini terjadi saat rombongan pejabat Lampung Tengah ikut bimtek di Hotel Novotel, di mana tiba-tiba ketua fraksi dan wakil ketua dewan hilang dari ruangan. Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, konfirmasi penangkapan Ardito pada Rabu malam, 10 Desember, meski detail perkara masih dirahasiakan. Dugaan awal mengarah ke gratifikasi terkait pinjaman dana untuk Pemkab Lampung Tengah atau pengesahan APBD 2026, yang bikin kasus ini tambah panas. Di tengah Hari Antikorupsi Sedunia yang dirayakan pekan ini, OTT ini jadi pengingat bahwa tak ada yang kebal dari hukum, terutama saat pimpinan daerah justru tersandung di acara anti-korupsi yang dipimpinnya sendiri. INFO SLOT
Kronologi OTT yang Mendadak: KPK Lakukan OTT ke Bupati Lampung Tengah
OTT dimulai sekitar pukul 15.00 WIB di Jakarta, saat tim KPK bergerak cepat usai dapat bukti transaksi mencurigakan. Ardito Wijaya, yang sedang ikut bimtek APBD 2026, tiba-tiba pamit dari rombongan dan hilang kontak. Bersamanya, diamankan ketua fraksi Golkar DPRD Lampung Tengah berinisial SF, ketua fraksi Gerindra Z, serta anggota fraksi PKB PHS—semua terseret dalam operasi senyap itu. Malam harinya, KPK bawa mereka ke gedung Merah Putih untuk pemeriksaan awal. Selasa pagi, 9 Desember, empat anggota DPRD sempat dilepas setelah lewat 1×24 jam, tapi Ardito tetap ditahan. Sore itu, tim penyidik geledah rumah pribadinya di Kampung Karang Endah, Terbanggi Besar, selama empat jam—sita uang tunai, ponsel, dan dokumen yang diduga jadi bukti kuat. Ketua KPK Setyo Budiyanto awalnya bilang belum dapat laporan resmi karena sibuk di Yogyakarta untuk Hakordia, tapi Fitroh akhirnya konfirmasi. Kronologi ini tunjukkan KPK tak main-main, gerak diam-diam tapi teliti.
Dugaan Perkara Gratifikasi dan APBD: KPK Lakukan OTT ke Bupati Lampung Tengah
Kasus ini diduga berpijak pada gratifikasi terkait pinjaman dana Pemkab Lampung Tengah ke PT SMI atau mark-up APBD 2026. Sumber dekat bilang, transaksi mencurigakan muncul saat proses pengesahan anggaran, di mana pejabat dan dewan diduga terima suap untuk setujui proyek infrastruktur. Ardito, yang baru dua tahun pimpin daerah agraris ini, sempat janji transparansi, tapi kini terseret. Geledahan Selasa sita bukti fisik seperti transfer uang dan catatan transaksi, yang katanya libatkan pihak swasta. Ini mirip OTT sebelumnya di Ponorogo dan Riau, di mana bupati dan gubernur tersandung gratifikasi proyek. KPK belum sebut tersangka, tapi pemeriksaan intensif Ardito dan rekan-rekannya di Jakarta tunjukkan perkara ini dalam tahap pengembangan. Dugaan ini bikin warga Lampung Tengah kecewa, karena daerah yang bergantung sawit dan pertanian ini butuh anggaran bersih untuk kesejahteraan.
Respons Pejabat dan Dampak Lokal
Ardito Wijaya sempat pimpin acara Hakordia di rumah dinasnya pagi Selasa, beri pidato soal integritas, sebelum pamit ke keluarga dan hilang. Wakil bupati sementara ambil alih tugas, tapi aktivitas pemkab lumpuh sementara—rumah dinas tutup rapat sejak Senin malam. Anggota DPRD yang dilepas bilang kaget, tapi tolak komentar detail. Fitroh Rohcahyanto tegas: “Kami lanjutkan sesuai prosedur, tanpa pandang bulu.” Dampaknya langsung terasa: investor ragu, proyek APBD tertunda, dan warga khawatir bantuan sosial terganggu. LSM lokal puji KPK, tapi minta transparansi lebih cepat. Ini tambah daftar OTT KPK tahun ini, yang sudah tangkap 15 kepala daerah, soroti korupsi struktural di tingkat kabupaten.
Kesimpulan
OTT KPK ke Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya pada 8 Desember 2025 jadi pukulan telak bagi pemerintahan daerah yang sedang rapat anggaran, dengan dugaan gratifikasi pinjaman dan APBD yang kini diselidiki mendalam. Dari penangkapan mendadak di Jakarta hingga geledahan rumah yang sita bukti krusial, aksi ini tunjukkan komitmen KPK patahkan rantai korupsi. Meski belum ada tersangka, kasus ini ingatkan pejabat bahwa janji anti-korupsi harus dibuktikan, bukan cuma pidato. Bagi Lampung Tengah, ini peluang bersihkan birokrasi, tapi juga tantangan pulihkan kepercayaan. KPK punya modal kuat untuk lanjutkan, dan harapannya, kasus ini jadi preseden bagi daerah lain. Korupsi tak punya tempat, dan OTT seperti ini bukti hukum tetap jalan.
