Info Demo Tanggal 28 Agustus di Sekitar Daerah DPR. Tanggal 28 Agustus 2025 menjadi hari yang ramai di sekitar Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Senayan, Jakarta, dengan ribuan buruh dari berbagai daerah menggelar aksi demonstrasi besar-besaran. Aksi ini, yang dipimpin oleh Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), menarik perhatian karena skala dan tuntutannya yang signifikan. Berbeda dengan demonstrasi tiga hari sebelumnya pada 25 Agustus yang berlangsung ricuh, aksi kali ini diarahkan untuk berjalan damai meski tetap penuh semangat. Demonstrasi ini menyoroti isu-isu krusial seperti kenaikan upah dan penghapusan outsourcing, mencerminkan ketegangan sosial-ekonomi di tengah masyarakat. Apa latar belakang demo ini, mengapa perlu dilakukan, dan apa alasan di balik potensi kekacauannya? Artikel ini akan mengupasnya secara ringkas. BERITA BOLA
Kenapa Demo di Daerah DPR Ini Bisa Terjadi
Demonstrasi pada 28 Agustus 2025 di depan Gedung DPR dan Istana Negara dipicu oleh ketidakpuasan buruh terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak pada pekerja. Aksi ini diprakarsai oleh Partai Buruh dan KSPI, dengan sekitar 10.000 buruh dari wilayah Jabodetabek, termasuk Karawang, Bekasi, dan Tangerang, memadati Jakarta. Tuntutan utama meliputi kenaikan upah minimum 2026 sebesar 8,5-10,5%, penghapusan sistem outsourcing, dan reformasi pajak yang dianggap memberatkan pekerja. Selain di Jakarta, aksi serentak digelar di 38 provinsi, seperti Surabaya, Bandung, dan Medan, menunjukkan luasnya ketidakpuasan. Demonstrasi ini juga merupakan respons terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap mengabaikan kesejahteraan buruh, seperti Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 yang melegalkan outsourcing secara luas. Ketegangan sosial meningkat setelah demo 25 Agustus yang ricuh, yang memprotes tunjangan anggota DPR sebesar Rp50 juta per bulan, mendorong buruh untuk menyuarakan aspirasi mereka dengan lebih terorganisir.
Apakah Demo Ini Harus Dilakukan
Demonstrasi seperti yang terjadi pada 28 Agustus dianggap penting oleh para buruh karena menjadi saluran untuk menyampaikan aspirasi langsung ke pusat kekuasaan. Gedung DPR dan Istana Negara dipilih sebagai lokasi karena mewakili legislatif dan eksekutif, yang berwenang membuat dan menjalankan kebijakan. Buruh merasa kebijakan seperti outsourcing dan upah murah telah lama merugikan, dengan data menunjukkan bahwa upah minimum di banyak daerah tidak sebanding dengan kenaikan biaya hidup, yang diproyeksikan mencapai inflasi 3,26% dari Oktober 2024 hingga September 2025. Aksi ini juga bertujuan menekan pemerintah untuk membentuk satuan tugas pengawasan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan mengesahkan RUU Ketenagakerjaan baru sesuai putusan Mahkamah Konstitusi. Meski beberapa pihak, seperti KSPSI, menolak aksi serupa pada 25 Agustus karena khawatir anarkisme, demo 28 Agustus dirancang dengan pendekatan damai untuk memastikan pesan tersampaikan tanpa kekerasan. Bagi buruh, demonstrasi ini adalah cara untuk memastikan suara mereka didengar di tengah kondisi ekonomi yang sulit.
Apa Alasan Dari Demo Yang Sangat Chaos Ini
Meski aksi 28 Agustus direncanakan damai, potensi kekacauan tetap ada, sebagaimana terlihat pada demo 25 Agustus yang berakhir ricuh. Salah satu alasan utama adalah ketegangan antara demonstran dan aparat keamanan. Pada 25 Agustus, polisi menggunakan gas air mata dan water cannon untuk membubarkan massa, yang memicu reaksi seperti pelemparan batu dan pembakaran ban. Situasi ini diperparah oleh kurang jelasnya penanggung jawab aksi, dengan kelompok “Revolusi Rakyat Indonesia” tidak memiliki struktur organisasi yang jelas, menyebabkan kericuhan meluas ke Slipi dan Pejompongan. Pada 28 Agustus, meski dipimpin oleh Partai Buruh dan KSPI, risiko bentrokan tetap ada karena besarnya jumlah massa dan emosi tinggi terkait isu upah dan outsourcing. Selain itu, kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah, seperti kenaikan pajak dan tunjangan DPR di tengah ekonomi sulit, memanaskan suasana. Insiden seperti pemukulan jurnalis Antara pada 25 Agustus juga menunjukkan sikap represif aparat, yang dapat memicu reaksi keras dari demonstran. Ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah, seperti dugaan korupsi atau revisi UU TNI, juga menambah bahan bakar ketegangan sosial.
Kesimpulan: Info Demo Tanggal 28 Agustus di Sekitar Daerah DPR
Demonstrasi pada 28 Agustus 2025 di sekitar Gedung DPR dan Istana Negara adalah cerminan ketidakpuasan buruh terhadap kebijakan pemerintah, khususnya terkait upah, outsourcing, dan pajak. Aksi ini penting sebagai saluran aspirasi, terutama di tengah kondisi ekonomi yang menantang, dengan inflasi dan biaya hidup yang terus naik. Namun, potensi kekacauan, seperti yang terlihat pada 25 Agustus, menunjukkan perlunya pendekatan damai dan koordinasi yang jelas antara penyelenggara dan aparat. Dengan tuntutan seperti kenaikan upah 8,5-10,5% dan penghapusan outsourcing, buruh berupaya mendorong perubahan nyata melalui tekanan publik. Meski berisiko memanas, aksi ini menegaskan pentingnya dialog antara pemerintah dan rakyat untuk mencari solusi yang adil. Dengan perencanaan yang lebih terorganisir, diharapkan demonstrasi ini dapat menyampaikan pesan tanpa mengorbankan ketertiban.
