AS Sanksi Rusia atas Serangan Siber Global. Amerika Serikat mengumumkan paket sanksi baru terhadap Rusia pada 2 Februari 2026 atas dugaan keterlibatan dalam serangan siber global besar-besaran yang menargetkan infrastruktur kritis di AS, Eropa, dan beberapa negara Asia. Departemen Keuangan AS menyatakan bahwa serangan tersebut, yang terjadi sejak akhir 2025 hingga Januari 2026, melibatkan ransomware dan eksploitasi zero-day pada sistem energi, keuangan, dan transportasi. Sanksi ini menyasar 12 entitas Rusia termasuk perusahaan teknologi militer, bank yang diduga mencuci dana peretasan, serta 8 individu senior di Badan Intelijen Rusia (GRU) dan FSB. Langkah ini menjadi salah satu paket sanksi siber terbesar AS dalam satu tahun terakhir dan langsung memicu respons keras dari Moskow. REVIEW FILM
Detail Sanksi dan Target Utama: AS Sanksi Rusia atas Serangan Siber Global
Sanksi yang diumumkan mencakup pembekuan aset, larangan transaksi, dan pencabutan izin usaha di wilayah AS serta sekutu. Target utama meliputi:
Tiga perusahaan teknologi Rusia yang diduga menyediakan alat peretasan canggih untuk GRU, termasuk developer malware yang terlibat dalam kampanye ransomware Conti dan LockBit varian baru.
Dua bank kecil di Moskow dan St. Petersburg yang dituduh memfasilitasi pencucian hasil kejahatan siber senilai lebih dari US$ 400 juta sejak 2024.
Delapan pejabat senior GRU dan FSB, termasuk kepala unit siber yang diduga mengoordinasikan serangan terhadap jaringan listrik AS bagian timur pada Desember 2025.
AS juga menjatuhkan sanksi sekunder terhadap tiga perusahaan asal Tiongkok dan satu entitas di Uni Emirat Arab yang diduga menjadi perantara pembayaran kripto bagi pelaku serangan. Total aset yang dibekukan diperkirakan mencapai US$ 180–250 juta, meski sebagian besar berada di luar jangkauan langsung AS.
Kronologi Serangan Siber yang Diduga: AS Sanksi Rusia atas Serangan Siber Global
Serangan dimulai dengan gelombang ransomware massal pada Oktober–November 2025 yang menyasar rumah sakit, perusahaan energi, dan operator kereta api di AS serta Eropa Barat. FBI dan CISA mengaitkan serangan tersebut dengan varian baru LockBit yang diduga dimodifikasi oleh aktor negara Rusia. Pada Desember 2025, terjadi intrusi ke jaringan listrik regional di Pantai Timur AS yang menyebabkan pemadaman sementara di tiga negara bagian selama 4–6 jam. Serangan terbaru pada Januari 2026 menargetkan sistem logistik pelabuhan di Rotterdam dan Hamburg, menyebabkan keterlambatan pengiriman global.
AS dan sekutu menyatakan bukti forensik menunjukkan keterlibatan langsung unit 26165 dan 74455 GRU, yang sebelumnya juga dihubungkan dengan serangan SolarWinds 2020 dan NotPetya 2017.
Reaksi Rusia dan Dampak Global
Kementerian Luar Negeri Rusia menyebut sanksi tersebut sebagai “provokasi tanpa dasar” dan “upaya mencoreng citra Rusia”. Moskow mengancam akan membalas dengan sanksi terhadap perusahaan AS yang beroperasi di Rusia serta pembatasan lebih lanjut terhadap diplomat AS. Beberapa analis memperkirakan Rusia mungkin meningkatkan aktivitas siber balasan dalam beberapa minggu ke depan.
Dampak pasar langsung terasa: indeks saham sektor teknologi di Wall Street turun 1,2–2,4% karena kekhawatiran serangan siber lanjutan. Harga bitcoin sempat melonjak karena pelaku siber Rusia diduga menggunakan kripto untuk pencucian dana. Perusahaan energi dan logistik AS meningkatkan kewaspadaan siber, sementara NATO mengadakan rapat darurat virtual untuk mengevaluasi ancaman bersama.
Kesimpulan
Sanksi AS terhadap Rusia atas serangan siber global pada 2 Februari 2026 menunjukkan bahwa Washington tidak akan mentolerir serangan siber yang menargetkan infrastruktur kritis sekutu dan mitra. Paket sanksi ini tidak hanya menyasar pelaku langsung, tapi juga jaringan pendukung keuangan dan teknologi mereka. Meski Rusia menolak tuduhan, bukti forensik yang disajikan AS dan sekutu semakin sulit dibantah. Dunia kini menunggu respons Moskow—apakah akan ada eskalasi siber lebih lanjut atau justru pembukaan saluran dialog. Yang pasti, perang siber antara Rusia dan Barat masih jauh dari selesai, dan infrastruktur kritis semua negara tetap menjadi sasaran empuk. Semoga akal sehat dan diplomasi siber bisa mencegah kerusakan lebih besar di masa depan.
