ABAC 2026: RI Usulkan Kerangka Kerja Sama AI. Indonesia kembali mengambil peran aktif dalam forum Dewan Penasihat Bisnis APEC (ABAC) 2026 dengan mengusulkan kerangka kerja sama regional di bidang kecerdasan buatan (AI). Usulan ini disampaikan secara resmi pada pertemuan pertama ABAC di Jakarta pada 7–9 Februari 2026, dan mendapat respons positif dari berbagai delegasi. Dalam tema besar “Openness, Connectivity, Synergy”, Indonesia menekankan bahwa AI harus menjadi alat inklusif yang mendukung pertumbuhan ekonomi, bukan malah memperlebar kesenjangan digital antarnegara anggota APEC. Kerangka kerja sama yang diusulkan mencakup standar etika, tata kelola data, pembagian pengetahuan, serta mekanisme kolaborasi riset dan pengembangan. Langkah ini sejalan dengan posisi Indonesia sebagai salah satu ekonomi digital terbesar di kawasan, sekaligus upaya memastikan manfaat AI tersebar merata di Asia-Pasifik. BERITA TERKINI
Latar Belakang Usulan Kerangka Kerja Sama AI: ABAC 2026: RI Usulkan Kerangka Kerja Sama AI
Usulan Indonesia lahir dari pengamatan bahwa adopsi AI di kawasan APEC sangat tidak merata. Negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, dan China sudah jauh melangkah dalam penerapan AI untuk industri, layanan publik, dan perdagangan. Sementara itu, banyak negara berkembang di ASEAN dan Pasifik masih berjuang dengan infrastruktur digital dasar, kekurangan talenta, serta regulasi yang belum matang.
Indonesia melihat peluang besar jika APEC bisa menyepakati kerangka bersama. Usulan ini dibahas dalam kelompok kerja Digital and Innovation, di mana Indonesia menyoroti tiga pilar utama:
1.Standar etika dan tata kelola AI yang harmonis, termasuk prinsip transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan hak asasi manusia.
2.Kolaborasi riset dan pengembangan lintas negara, termasuk program pertukaran talenta dan pusat pelatihan bersama.
3.Mekanisme pembagian manfaat agar UMKM dan sektor tradisional di negara berkembang bisa memanfaatkan AI tanpa tertinggal.
Delegasi Indonesia, yang dipimpin perwakilan Kadin dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, menekankan bahwa kerangka ini harus praktis dan tidak membebani regulasi berlebihan. Usulan mendapat dukungan kuat dari negara-negara ASEAN lainnya serta beberapa anggota Pasifik, sementara negara maju menyatakan keterbukaan untuk membahas detail lebih lanjut di pertemuan berikutnya.
Isi dan Tujuan Kerangka Kerja Sama yang Diusulkan: ABAC 2026: RI Usulkan Kerangka Kerja Sama AI
Kerangka kerja sama AI yang diusulkan Indonesia mencakup beberapa elemen konkret. Pertama, pembentukan panduan regional tentang penggunaan AI yang bertanggung jawab, termasuk aturan untuk algoritma yang tidak bias dan perlindungan data pribadi yang saling mengakui antarnegara. Kedua, pembuatan platform bersama untuk berbagi model AI open-source yang aman, khususnya untuk sektor pertanian, kesehatan, dan logistik—bidang yang sangat relevan bagi negara berkembang.
Ketiga, program pelatihan dan sertifikasi talenta AI yang bisa diakses lintas batas, termasuk beasiswa dan kursus daring untuk profesional muda dari ekonomi kecil. Keempat, mekanisme kolaborasi industri untuk mengembangkan solusi AI lokal yang sesuai kebutuhan regional, misalnya sistem prediksi cuaca ekstrem, manajemen bencana, atau optimalisasi rantai pasok pangan.
Tujuan utama adalah memastikan AI menjadi penggerak pertumbuhan inklusif, bukan faktor baru ketimpangan. Indonesia juga ingin mendorong moratorium sementara pada regulasi yang terlalu restriktif terhadap perdagangan layanan digital berbasis AI, sehingga inovasi bisa berkembang lebih cepat. Usulan ini diharapkan menjadi salah satu rekomendasi utama ABAC kepada para pemimpin APEC pada pertemuan tingkat tinggi akhir tahun.
Respons dan Tantangan ke Depan
Respons awal dari delegasi ABAC cukup positif. Perwakilan China menyambut baik inisiatif ini sebagai pelengkap agenda digital mereka, sementara Jepang dan Korea Selatan menawarkan pengalaman dalam tata kelola AI untuk dibagikan. Amerika Serikat menekankan pentingnya prinsip kebebasan berinovasi dan perlindungan hak kekayaan intelektual dalam kerangka apa pun. Negara-negara ASEAN seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand juga mendukung karena melihat manfaat langsung bagi UMKM mereka.
Namun tantangan tetap ada. Perbedaan tingkat kesiapan teknologi, kekhawatiran atas dominasi teknologi dari negara besar, serta isu geopolitik yang kadang memengaruhi kerja sama AI menjadi hambatan. Beberapa delegasi juga meminta agar kerangka ini tidak terlalu kaku sehingga bisa diadopsi secara bertahap.
Kesimpulan
Usulan Indonesia untuk kerangka kerja sama AI di ABAC 2026 menjadi langkah strategis yang tepat waktu. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi, kawasan Asia-Pasifik membutuhkan panduan bersama agar AI benar-benar menjadi kekuatan inklusif, bukan sumber ketimpangan baru. Dengan menekankan etika, kolaborasi, dan pembagian manfaat, usulan ini berpotensi membawa rekomendasi konkret ke tingkat pemimpin APEC. Ke depan, keberhasilan kerangka ini akan tergantung pada komitmen bersama untuk menerjemahkan diskusi menjadi aksi nyata—mulai dari pelatihan talenta hingga proyek kolaborasi lintas negara. Indonesia telah menunjukkan inisiatif yang berani; kini saatnya seluruh anggota APEC bekerja sama agar AI benar-benar membawa manfaat bagi semua ekonomi di kawasan.
