Warga Malang Dipukul Karena Protes Sound Horeg. Sebuah insiden kericuhan mewarnai karnaval budaya di Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang, pada Minggu, 13 Juli 2025. Seorang warga setempat menjadi korban pemukulan setelah memprotes kebisingan sound system berdaya tinggi, yang dikenal sebagai sound horeg, selama pawai berlangsung. Peristiwa ini, yang sempat viral di media sosial, memicu perhatian publik terhadap penggunaan sound horeg yang kerap mengganggu ketertiban masyarakat. Meski berakhir damai melalui mediasi, insiden ini menambah sorotan terhadap fenomena sound horeg di Jawa Timur. Artikel ini akan mengulas kronologi kejadian, respons pihak berwenang, dampak sosial, dan langkah pencegahan ke depan. BERITA BOLA
Kronologi Kericuhan
Kejadian bermula saat rombongan karnaval dengan kendaraan yang membawa sound horeg melintas di Jalan Budi Utomo, Mulyorejo. Suara keras dari sound system tersebut mengganggu warga setempat, terutama pasangan suami istri berinisial RM (55) dan MA (57). RM, seorang ibu, berteriak meminta peserta karnaval mengecilkan volume karena anak mereka sedang sakit. Permintaan ini tidak mendapat respons positif, sehingga MA keluar rumah dan mendorong salah satu peserta karnaval. Tindakan ini memicu kemarahan peserta lain, yang kemudian mengeroyok MA hingga mengalami luka di pelipis. Video insiden ini menyebar luas di media sosial, menunjukkan ketegangan antara warga dan peserta karnaval, dengan suara bising sound horeg sebagai pemicu utama.
Respons Pihak Berwenang
Polresta Malang Kota segera bertindak dengan memediasi kedua belah pihak di Kelurahan Mulyorejo. Mediasi yang dihadiri warga, panitia karnaval, ketua RW, dan pihak kelurahan menghasilkan kesepakatan damai. MA, yang sempat melaporkan kejadian ke polisi, memilih mencabut laporan setelah menerima ganti rugi sebesar Rp 2 juta dari peserta karnaval. Kepala Bagian Operasional Polresta Malang Kota, Kompol Wiwin Rusli, menegaskan bahwa penggunaan sound horeg dilarang keras di Kota Malang karena dampaknya yang mengganggu ketertiban dan kesehatan masyarakat, terutama risiko kerusakan pendengaran jangka panjang. Polisi juga berencana memperketat izin acara massa untuk mencegah insiden serupa.
Dampak Sosial dan Kontroversi Sound Horeg
Insiden ini memperkuat sorotan terhadap sound horeg, yang kerap dikritik karena kebisingannya yang ekstrem, mencapai 135 desibel, jauh di atas batas aman 85 desibel. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur dan Kota Malang bahkan telah mengeluarkan fatwa haram terhadap sound horeg, dengan alasan gangguan ketertiban, potensi kerusakan moral, dan kerusakan fisik seperti genting rumah pecah. Video viral lain dari Malang menunjukkan warga melakban kaca rumah untuk mencegah kerusakan akibat getaran sound horeg, mencerminkan keresahan masyarakat. Namun, sebagian pelaku usaha sound horeg, seperti Saiful dari Blitar, memprotes fatwa ini, menyebutnya menghambat kreativitas dan ekonomi lokal. Mereka menyarankan regulasi yang lebih bijak, seperti membatasi lokasi acara di lapangan terbuka, bukan permukiman.
Respons Masyarakat dan Media: Warga Malang Dipukul Karena Protes Sound Horeg
Kericuhan ini menjadi perbincangan hangat di media sosial, dengan banyak warga menyuarakan kekesalan terhadap sound horeg. Sebagian mendukung protes RM dan MA, menyebut kebisingan sebagai gangguan nyata, terutama bagi anak-anak atau lansia. Media lokal seperti Kompas dan Detik memuji penyelesaian damai, tetapi juga menyoroti perlunya regulasi ketat. Beberapa warganet mengkritik pelaku usaha sound horeg yang menganggap kerusakan properti sebagai “prestasi” demi saweran, seperti diungkap seorang operator di Malang. Insiden ini juga memicu diskusi tentang keseimbangan antara hiburan budaya dan kenyamanan warga, dengan banyak pihak menyerukan alternatif hiburan yang tidak merugikan.
Langkah Pencegahan dan Prospek: Warga Malang Dipukul Karena Protes Sound Horeg
Untuk mencegah insiden serupa, Polresta Malang Kota akan mewajibkan rapat koordinasi sebelum acara massa, dengan penekanan pada tata tertib dan sanksi. MUI Jawa Timur mendorong pemerintah daerah untuk menerbitkan aturan tegas, sementara Muhammadiyah mendukung pengaturan sound horeg demi melindungi kesehatan dan lingkungan. Beberapa warga menyarankan agar sound horeg dialihkan ke acara di lapangan terbuka atau diganti dengan hiburan lain yang lebih ramah lingkungan. Meski damai, insiden ini menjadi pengingat penting bagi panitia acara untuk mempertimbangkan dampak teknologi suara terhadap masyarakat. Ke depan, kolaborasi antara pemerintah, penyelenggara, dan warga diharapkan dapat menciptakan solusi yang harmonis.
Kesimpulan: Warga Malang Dipukul Karena Protes Sound Horeg
Kericuhan di Mulyorejo, Malang, akibat protes terhadap sound horeg menyoroti konflik antara hiburan budaya dan kenyamanan masyarakat. Meski berakhir damai dengan mediasi dan ganti rugi, insiden ini memicu diskusi luas tentang perlunya regulasi ketat terhadap sound horeg. Dengan fatwa MUI, larangan polisi, dan keresahan warga, fenomena ini menuntut solusi bijak untuk menyeimbangkan kreativitas budaya dan ketertiban sosial. Insiden ini menjadi pelajaran bahwa perayaan budaya harus inklusif, tanpa mengorbankan kesejahteraan masyarakat sekitar.
