KPK Meminta Maaf Atas Baru Gelar 2 OTT di Tahun 2025. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeluarkan pernyataan mengejutkan pada 5 Agustus 2025, meminta maaf kepada publik karena hanya menggelar dua Operasi Tangkap Tangan (OTT) sepanjang tahun ini. Dalam konferensi pers di Jakarta, Ketua KPK Setyo Budiyanto mengakui bahwa kinerja lembaga ini di bawah ekspektasi dalam menangani kasus korupsi secara langsung. Pernyataan ini memicu beragam reaksi masyarakat, terutama karena KPK dikenal sebagai garda terdepan pemberantasan korupsi di Indonesia. BERITA LAINNYA
Apa Itu OTT?
Operasi Tangkap Tangan (OTT) merupakan tindakan penegakan hukum untuk menangkap ornag-orang yang merupakan seorang pelaku korupsi saat melakukan suatu tindakan seperti korupsi, transaksi illegal, dan menerima suap. OTT biasanya melibatkan penyergapan berdasarkan informasi intelijen, penyadapan, dan pengawasan ketat. Operasi ini menjadi simbol efektivitas KPK dalam menangani kasus korupsi secara cepat dan tegas, sering menargetkan pejabat tinggi, seperti menteri, gubernur, atau pengusaha besar. Sejak didirikan pada 2003, OTT telah menjadi ciri khas KPK, dengan puncaknya pada 2016 ketika 17 operasi digelar dalam setahun. Namun, di 2025, hanya dua OTT yang dilakukan, yaitu kasus suap di Kementerian Tenaga Kerja dan dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama.
Kenapa KPK Meminta Maaf Atas Hal Tersebut?
KPK meminta maaf karena minimnya OTT di 2025 menunjukkan penurunan kinerja dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yang rata-rata menggelar 10-15 operasi per tahun. Setyo Budiyanto menyebut beberapa faktor, termasuk revisi UU KPK 2019 yang membatasi kewenangan, seperti keharusan izin pengadilan untuk penyadapan dan koordinasi dengan Polri. Selain itu, perubahan status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) pada 2021 memengaruhi fleksibilitas operasional. Fokus KPK pada penyidikan kasus besar, seperti korupsi di PT Pertamina dan PT PP, juga mengurangi sumber daya untuk OTT. Meski demikian, KPK menegaskan bahwa penyelidikan lain tetap berjalan, dengan penyitaan aset senilai Rp101,5 miliar pada 2025, meskipun hanya dua OTT yang berhasil dieksekusi.
Komentar Masyarakat Indonesia Atas OTT Yang Baru Digelar
Reaksi masyarakat terhadap permintaan maaf KPK bervariasi. Di media sosial, banyak yang menyayangkan penurunan jumlah OTT, menganggapnya sebagai tanda melemahnya KPK di tengah meningkatnya kasus korupsi. Sebagian netizen memuji keberhasilan OTT di Kementerian Tenaga Kerja, yang menahan empat pejabat pada Juli 2025, tetapi mengkritik lambannya respons terhadap kasus lain. Aktivis antikorupsi menilai revisi UU KPK sebagai penyebab utama, menyerukan penguatan kembali independensi lembaga. Namun, ada pula masyarakat yang tetap mendukung, mengapresiasi upaya KPK dalam menangani kasus besar meski dengan keterbatasan. Diskusi di platform X juga menyoroti harapan agar KPK lebih agresif di sisa tahun untuk mengembalikan kepercayaan publik.
Kesimpulan
Perminta maafan KPK atas cuman melakukan 2 OTT di tahun 2025 memberitahukan tantangan besar yang sedang dihadapi oleh lembaga ini, dari pembatasan kewenangan dan hingga perubahan yang struktural. Meski OTT tetap menjadi alat efektif, fokus pada kasus besar dan keterbatasan sumber daya membatasi kinerja KPK. Reaksi masyarakat menunjukkan kekecewaan sekaligus harapan akan perbaikan. Dengan sisa waktu di 2025, KPK perlu meningkatkan operasi dan transparansi untuk memenuhi ekspektasi publik dan memperkuat peran sebagai garda terdepan pemberantasan korupsi di Indonesia.
