UMP Jakarta Menyepakati Buruh-Pengusaha. Di tengah tuntutan ekonomi yang semakin menekan, penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta untuk tahun 2026 menjadi sorotan utama. Gubernur Pramono Anung baru saja mengumumkan UMP sebesar Rp 5.729.876, naik 6,17 persen dari tahun sebelumnya. Angka ini diklaim sebagai hasil kesepakatan bersama antara perwakilan buruh, pengusaha, dan pemerintah melalui Dewan Pengupahan Provinsi. Namun, kenaikan tersebut memicu kontroversi, dengan serikat buruh seperti Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyatakan penolakan keras dan menggelar aksi unjuk rasa pada hari ini. Kesepakatan ini diharapkan menjadi langkah maju untuk kesejahteraan pekerja di ibu kota, tapi realitas lapangan menunjukkan adanya ketidaksepahaman yang mendalam. Artikel ini membahas proses penetapan, reaksi pihak terkait, serta implikasi lebih lanjut dari UMP Jakarta 2026. REVIEW WISATA
Latar Belakang Penetapan UMP: UMP Jakarta Menyepakati Buruh-Pengusaha
Penetapan UMP Jakarta 2026 didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan, yang mengatur formula kenaikan upah dengan mempertimbangkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks alfa. Dewan Pengupahan Provinsi menggelar serangkaian rapat panjang untuk merumuskan besaran upah ini. Hasil akhirnya adalah kenaikan 6,17 persen, membuat UMP naik dari Rp 5.396.876 menjadi Rp 5.729.876 per bulan. Indeks alfa yang digunakan adalah 0,75, yang dianggap sebagai titik tengah untuk menjaga keseimbangan antara daya beli pekerja dan kelangsungan usaha pengusaha.
Proses ini melibatkan perwakilan dari tiga pihak: buruh, pengusaha, dan pemerintah. Gubernur Pramono Anung menegaskan bahwa keputusan ini merupakan kesepakatan bersama setelah perdebatan matang. Kenaikan ini diharapkan bisa membantu pekerja menghadapi biaya hidup yang tinggi di Jakarta, terutama di sektor transportasi, makanan, dan perumahan. Namun, bagi usaha mikro dan kecil, ada pengecualian di mana pengupahan bisa disesuaikan melalui kesepakatan langsung, asal tidak di bawah persentase rata-rata konsumsi masyarakat. Langkah ini diambil untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah sambil melindungi tenaga kerja.
Reaksi Buruh dan Pengusaha: UMP Jakarta Menyepakati Buruh-Pengusaha
Meski pemerintah mengklaim adanya kesepakatan, reaksi dari kalangan buruh justru berlawanan. KSPI dan Partai Buruh menolak tegas UMP baru ini, dengan alasan bahwa angka Rp 5.729.876 tidak mencerminkan kebutuhan hidup layak (KHL) 100 persen, yang mereka perkirakan mencapai Rp 5,88 juta per bulan. Presiden KSPI, Said Iqbal, menyatakan bahwa tidak ada kesepakatan sebenarnya dalam rapat Dewan Pengupahan. Masing-masing pihak mengajukan angka berbeda: buruh menuntut Rp 5,89 juta, pemerintah Rp 5,73 juta, dan pengusaha hanya menyetujui alpha rendah sekitar 0,5.
Penolakan ini memuncak dalam aksi unjuk rasa buruh hari ini di Jakarta, di mana massa membawa spanduk tuntutan revisi UMP menjadi 100 persen KHL. Mereka menilai formula alfa 0,75 terlalu rendah dan tidak adil, mengingat inflasi tinggi serta biaya hidup yang terus naik. Di sisi lain, pengusaha melalui asosiasi mereka cenderung menerima keputusan ini, karena dianggap seimbang untuk menjaga daya saing bisnis di tengah persaingan ekonomi global. Namun, beberapa pengusaha kecil khawatir kenaikan ini bisa membebani operasional, terutama di sektor UMKM yang masih pulih dari dampak pandemi sebelumnya.
Dampak dan Prospek Ke Depan
Penetapan UMP 2026 ini diprediksi akan berdampak luas pada ekonomi Jakarta. Bagi pekerja, kenaikan 6,17 persen bisa sedikit meringankan beban hidup, terutama di tengah harga kebutuhan pokok yang fluktuatif. Namun, jika tuntutan buruh tidak ditanggapi, risiko mogok kerja atau konflik industrial bisa meningkat, yang berpotensi mengganggu produktivitas sektor manufaktur dan jasa di ibu kota. Pemerintah DKI diharapkan membuka dialog lanjutan untuk menjembatani perbedaan, mungkin melalui penyesuaian subsidi atau program bantuan sosial.
Ke depan, prospek UMP ini tergantung pada implementasi yang adil. Jika kesepakatan benar-benar ditegakkan, bisa menjadi model bagi provinsi lain dalam menangani isu pengupahan. Namun, dengan penolakan buruh yang kuat, ada kemungkinan revisi atau gugatan hukum. Staf Khusus Gubernur Chico Hakim menekankan bahwa proses telah melalui musyawarah panjang sesuai regulasi, dan kenaikan ini mempertimbangkan kesejahteraan pekerja tanpa mematikan usaha. Dampak jangka panjangnya adalah potensi peningkatan daya beli masyarakat, yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi daerah jika didukung kebijakan pendukung seperti pelatihan skill atau insentif bisnis.
Kesimpulan
Penetapan UMP Jakarta 2026 sebesar Rp 5.729.876 memang menjadi langkah maju dalam upaya meningkatkan kesejahteraan pekerja, tapi kontroversi seputar kesepakatan antara buruh dan pengusaha menunjukkan masih ada celah yang perlu dijembatani. Proses ini menggarisbawahi pentingnya dialog inklusif untuk mencapai keseimbangan antara tuntutan hidup layak pekerja dan kelangsungan bisnis. Di tengah aksi unjuk rasa hari ini, harapannya adalah pemerintah bisa merespons tuntutan dengan bijak, sehingga UMP ini benar-benar membawa manfaat bagi semua pihak. Ke depan, kesepakatan yang lebih transparan dan adil akan menjadi kunci stabilitas ekonomi Jakarta, memastikan pekerja tetap produktif dan bisnis terus berkembang.
