Pengacara Menemui Komisi III DPR Untuk Bahas Arya Daru. Kasus kematian diplomat Kementerian Luar Negeri, Arya Daru Pangayunan, terus menjadi sorotan publik sejak ditemukan tewas pada Juli 2025 di kamar kosnya di Jakarta. Belum lama ini, kuasa hukum keluarga Arya Daru menemui Komisi III DPR untuk membahas perkembangan kasus yang masih menyisakan banyak tanda tanya. Pertemuan ini menarik perhatian karena keluarga menolak kesimpulan awal polisi bahwa kematian Arya tidak melibatkan pihak lain. Dengan diskusi yang kini melibatkan DPR, kasus ini kembali memicu harapan akan kejelasan dan keadilan. Artikel ini akan mengulas siapa pengacara yang terlibat, apa yang terjadi dengan Arya Daru, dan alasan pengacara ingin membahas kasus ini dengan Komisi III DPR. BERITA BOLA
Siapa Nama Pengacara Tersebut
Pengacara yang mewakili keluarga Arya Daru adalah Nicholay Aprilindo, seorang advokat yang dikenal aktif menangani kasus-kasus berprofil tinggi di Indonesia. Nicholay telah lama bekerja sebagai kuasa hukum dalam berbagai perkara yang melibatkan isu hukum pidana dan hak asasi manusia. Dalam kasus ini, ia ditunjuk oleh keluarga Arya untuk memastikan penyelidikan dilakukan secara transparan dan menyeluruh. Nicholay dikenal karena pendekatannya yang tegas namun profesional dalam berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, termasuk kepolisian dan DPR. Dalam konferensi pers di Yogyakarta pada Agustus 2025, ia menyampaikan bahwa keluarga memiliki bukti baru yang dapat mengubah arah penyelidikan. Keberaniannya membawa kasus ini ke Komisi III DPR menunjukkan komitmen untuk mencari kebenaran atas nama keluarga Arya.
Apa Yang Terjadi Dengan Arya Daru
Arya Daru Pangayunan, diplomat berusia 39 tahun yang bekerja untuk Kementerian Luar Negeri, ditemukan tewas pada 8 Juli 2025 di kamar kosnya di Guest House Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat. Jenazahnya ditemukan dalam kondisi kepala terlilit lakban kuning dan tubuh terbungkus selimut, yang langsung memicu spekulasi publik. Polda Metro Jaya, yang menangani kasus ini, menyimpulkan pada 29 Juli 2025 bahwa kematian Arya tidak melibatkan pihak lain, berdasarkan autopsi, pemeriksaan 103 barang bukti, dan keterangan 24 saksi. Penyebab kematian disebut akibat gangguan pasokan oksigen, tanpa tanda kekerasan atau zat berbahaya dalam tubuhnya. Namun, keluarga menolak kesimpulan ini, menyoroti kejanggalan seperti ponsel Arya yang hilang dan aktivitas mencurigakan pada akun WhatsApp serta Instagram-nya setelah kematian. Kasus ini juga menarik perhatian karena Arya direncanakan bertugas di Finlandia pada akhir Juli, menambah misteri seputar motif dan keadaan kematiannya.
Kenapa Pengacara Tersebut Ingin Membahas Tentang Arya Daru Dengan Komisi III DPR
Nicholay Aprilindo menemui Komisi III DPR untuk memastikan kasus Arya Daru mendapat perhatian lebih dari penegak hukum dan tidak ditutup begitu saja. Komisi III, yang membidangi hukum dan keamanan, dianggap sebagai wadah yang tepat untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam penyelidikan. Nicholay membawa bukti baru dari keluarga, termasuk keaktifan akun media sosial Arya pasca-kematian dan kiriman amplop cokelat misterius, yang menurut keluarga menunjukkan adanya kejanggalan. Ia meminta DPR untuk mengawasi proses penyelidikan dan mendorong Polri, khususnya Mabes Polri, untuk mengambil alih kasus ini agar penanganan lebih komprehensif. Pertemuan ini juga didorong oleh desakan keluarga agar penyelidikan mempertimbangkan aspek hak asasi manusia dan memberikan kepastian hukum. Anggota Komisi III seperti Abdullah dan Gilang Dhielafararez mendukung langkah ini, menekankan bahwa kasus seorang diplomat bukan perkara biasa dan harus diusut tuntas untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Kesimpulan: Pengacara Menemui Komisi III DPR Untuk Bahas Arya Daru
Pertemuan Nicholay Aprilindo dengan Komisi III DPR menandai langkah penting dalam upaya keluarga Arya Daru mencari keadilan atas kematian yang penuh misteri. Dengan bukti baru dan penolakan terhadap kesimpulan awal polisi, kasus ini menunjukkan perlunya penyelidikan yang lebih transparan dan mendalam. Peran Komisi III DPR dalam mengawasi kasus ini diharapkan dapat memastikan bahwa semua kejanggalan, seperti ponsel yang hilang dan aktivitas media sosial, diusut hingga tuntas. Kasus Arya Daru bukan hanya soal kehilangan seorang diplomat, tetapi juga menyangkut kredibilitas penegakan hukum di Indonesia. Di tengah sorotan publik yang terus menguat pada September 2025, langkah Nicholay dan dukungan DPR menjadi harapan bagi keluarga untuk mendapatkan kebenaran dan keadilan yang layak.
